UU NO. 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. SELENGKAPNYA UNDUH UU NO. 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN UU No 10_2009    

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, [...]

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU

PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang GURU. SELENGKAPNYA UNDUH BERKAS PDF BERIKUT : PP_no_74_th_2008_ttg_guru

Model Reformasi Birokrasi Indonesia

Oleh: Syafuan Rozi Soebhan Peneliti PPW LIPI Jakarta; Email: syafuan@indonet.com Abstrak Pada masa Orde Baru sampai menjelang masa transisi tahun 1998, kondisi birokrasi di Indonesia mengalami sakit bureaumania seperti kecenderungan inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi dan nepotisme. Birokrasi dijadikan alat status quo mengkooptasi masyarakat guna mempertahankan dan memperluas kekuasaan monolitik. Birokrasi Orde Baru dijadikan secara [...]

Reformasi Birokrasi: Tantangan dan Peluang

Mencermati tahun 1997 awal krisis ekonomi yang melanda Indonesia hingga sekarang ini, maka dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat tegar menghadapi perubahan-perubahan global. SELENGKAPNYA UNDUH BERKAS PDF BERIKUT: Reformasi birokrasi – erry riana hardjapamekas