Tulisan terkirim dikaitan (tagged) ‘perilaku destruktif politisi’


…. Tentu saja para kepala daerah tidak mau hal tersebut terjadi sebab ia dapat kehilangan kursi empuk yang sudah didudukinya. Oleh sebab itulah mereka kemudian berlomba-lomba melobi politisi Senayan untuk mengegolkan usulan anggaran mereka. Segala trik dan angpau mereka siapkan…..

Oleh : Irwan P. Ratu Bangsawan

SEMAKIN dekat tahun 2014, semakin panas suhu di Senayan. Nampaknya, tiada hari tanpa kekisruhan di antara para pemain sandiwara politik tersebut. Publik dengan terang benderang disuguhi pertunjukan dagelan politik busuk para politisi Senayan. Mereka sudah tidak memedulikan lagi rakyat yang sudah jenuh dengan permainan buruk mereka di atas panggung sandiwara itu.
Politik sejatinya untuk memerjuangkan kesejahteraan rakyat. Mustahil jika ada sebuah ideologi politik yang meniadakan aspek kesejahteraan rakyat. Bila hal itu terjadi, maka ideologi tersebut merupakan ideologi sampah yang busuk dan tak dapat didaur ulang kembali
Permasalahannya saat ini adalah mengapa para politisi yang seharusnya merupakan agen penyejahtera rakyat malah menjadi agen bagi berbagai kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Politik kita sudah menjadi politik lipstik yang merah merona di bibir, namun tak sedap saat berbicara.

Minus Harga Diri
Kasus percaloan anggaran yang mengemukan hari-hari terakhir ini menunjukkan kepada kita bahwa politik anggaran kita memang belum sepenuhnya memihak kepada rakyat. Politik anggaran kita masih memihak kepada segelintir orang yang ingin menangguk keuntungan sebanyak-banyaknya dari penyusunan dan pengucuran dana APBN.
Akibat politik anggaran yang berbasis percaloan tersebut maka pembangunan sulit untuk merata ke segela penjuru tanah air yang gemah ripah loh jinawi ini. Basis penyusunan anggaran kita adalah siapa cepat dia dapat dan siapa paling intensif melobi, ia yang dapat kucuran dana yang menggunung. Para kepala daerah yang duduk manis di belakang meja kerjanya tidak akan mendapat porsi kue pembangunan. Akibatnya, daerahnya akan tetap terbelakang dan terancam akan dilikuidasi dan dimerjer dengan daerah lainnya. Tentu saja para kepala daerah tidak mau hal tersebut terjadi sebab ia dapat kehilangan kursi empuk yang sudah didudukinya. Oleh sebab itulah mereka kemudian berlomba-lomba melobi politisi Senayan untuk mengegolkan usulan anggaran mereka. Segala trik dan angpau mereka siapkan. Celakanya, kegiatan lobi melobi tersebut cenderung mengabaikan harga diri mereka sendiri.
Sebagai pejabat, para kepala daerah dan politisi Senayan telah bertindak seperti pelaku pasar lelang saja. Artinya, siapa yang berani memberikan harga (angpau) tertinggi akan mendapatkan anggaran yang mereka inginkan. Harga diri sebagai kepala daerah dan politisi telah mereka gadaikan hanya karena rumitnya proses untuk mendapatkan anggaran untuk pembangunan daerah.
Pemerintah pusat sudah seharusnya mereformasi politik anggaran kita. Politik anggaran kita mestinya berbasis pada “kebutuhan dan kinerja” dan bukan berbasis pada “keinginan dan kerakusan kepala daerah dan politisi”.
Reformasi tersebut harus mampu membagi secara adil anggaran negara yang ada ke seluruh Nusantara. Dengan demikian, tak lagi istilah lobi melobi dalam memerebukan anggaran, melainkan berdasarkan nilai kelayakan dan kemanfaatan suatu program yang diajukan (***)


Dunia politik adalah dunia yang erat kaitannya dengan kekuasaan. Bila politik berkaitan dengan seni merebut dan mengelola kekuasaan, maka kekuasaan merupakan cara untuk tetap eksis dalam dunia politik. Tanpa kekuasaan, politik ibarat sayur tanpa garam dan bumbu penyedap. Sangat hambar dan tidak enak.

Oleh: Irwan P. Ratu Bangsawan

DALAM perspektif budaya, politik merupakan gelanggang pertarungan antarkekuatan yang cenderung menghalalkan segala cara dan mengabaikan nilai-nilai moral yang ada. Dari masa awal perpolitikan di Nusantara, kita menyaksikan, misalnya, pertumpahan darah terjadi di kerajaan Singosari maupun di Mataram Islam.
Pertumpahan darah, perseteruan antarklan, hingga perebutan tahta dalam kerajaan di Nusantara merupakan contoh-contoh klasik yang sering kali diungkapkan dalam pelajaran Sejarah di sekolah-sekolah. Celakanya, dari sejarah tersebut kita hanya mampu menangkap fakta-fakta yang terjadi di permukaan saja. Kita belum mampu mencerna mengapa hal tersebut terjadi dan mengambil “pelajaran” dari kejadian tersebut.
Ketika Indonesia merdeka, bangsa kita belum juga mampu melepaskan dirinya dari perilaku para punggawa kerajaan yang cenderung destruktif tersebut. Bahkan semakin parah sebab perilaku destruktif tidak hanya diamini oleh para penguasa saja, tapi telah menjalar hingga lapisan terbawah masyarakat kita.

Ironi Politik

Dunia politik adalah dunia yang erat kaitannya dengan kekuasaan. Bila politik berkaitan dengan seni merebut dan mengelola kekuasaan, maka kekuasaan merupakan cara untuk tetap eksis dalam dunia politik. Tanpa kekuasaan, politik ibarat sayur tanpa garam dan bumbu penyedap. Sangat hambar dan tidak enak. Dengan demikian, kita sangat memaklumi bila para politisi selalu berbondong-bondong mendirikan partai politik baru setiap kali ada pendaftaran partai untuk menjadi kontestan pemilihan umum (pemilu) lima tahunan. Melalui pemilu inilah syahwat kekuasaan para politisi mendapatkan jalan untuk disalurkan.
Namun, ironi selalu terjadi di mana-mana. Demikian juga dalam politik. Politik kita yang berbasis demokrasi Pancasila ternyata belum mampu mengendalikan syahwat partai politik dan para politisinya. Bukan omong kosong atau gosip lagi bila kita mendengar adanya penggelembungan suara salah satu kontestan dan pengurangan suara kontestan yang lain. Tujuannya adalah berkuasa tanpa harus bersusah payah mendapatkan dukungan rakyat. Tentu saja untuk itu ada harga yang harus dibayar. Maka politik uang (money politics) merupakan saluran yang dipilih untuk bercokol dalam kekuasaan.
Ironi berikutnya terjadi ketika kekuasaan telah dalam genggaman. Para politisi tersebut dengan cepat melupakan rakyat yang (tidak) memilihnya tersebut. Mereka begitu asyik dengan dirinya sendiri, kelompoknya, dan partainya. Agak sulit jadinya menempatkan posisi rakyat dalam hati para politisi tersebut. Makanya tidak aneh ketika satu politisi berbicara atas nama rakyat, politisi yang lain bersuara lantang: “Rakyat yang mana?” Pertanyaan tersebut muncul sebab mereka sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa memang tidak ada rakyat yang mereka wakili.
Politisi kita juga sering menyakiti hati rakyat. Mereka sering mengumbar janji, tapi tak ditepati. Mereka juga berbuat sesukanya, padahal hati rakyat terlukai.
Nafsu mengumbar syahwat kekuasaan para politisi akhirnya mencapai klimaksnya ketika mereka sudah mulai mengabaikan rakyat dan aspirasi rakyat. Mereka lebih senang pelesiran ke luar negeri dari pada pergi ke pelosok Nusantara yang elok rupawan. Atau lebih senang memiliki gedung yang berbiaya Rp 1,2 triliun dari pada membangunkan rumah-rumah susun untuk rakyatnya yang masih kekurangan tempat tinggal yang layak huni.
Carut marut politik kita tersebut merupakan gambaran betapa politik kita adalah politik yang minus keteladanan. Politisi kita mungkin lupa bahwa masyarakat kita adalah masyarakat patrilineal yang masih menganggap bahwa pemimpin adalah anutan yang harus selalu diikuti dan ditiru.
Tanpa hadirnya keteladanan dari politisi, maka carut marut panggung politik akan semakin meriah dan penuh dengan intrik dan fitnah. Intrik dan fitnah tersebut kemudian akan melebar dan menjadi anutan negatif bagi masyarakat. Jadi, jangan aneh jika masyarakat kita sudah mulai alergi dengan musyawarah dan cenderung curiga dengan orang lain, karena memang hal itulah yang mereka tiru dari pemimpin mereka.
Politik sudah semestinya mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat, karena memang sejatinya di sanalah esensi perpolitikan. Politik tidak hanya berhenti di kekuasaan belaka, tapi harus diupayakan membawa kehidupan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Tanpa itu semua, politik hanya akan menjadi buldoser yang akan menggilas semua yang tidak sejalan dan meluluhlantakkan semua yang dilewatinya