MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS KOPERASI

Posted: 4 Mei 2011 in Catatan Ekonomi & Bisnis
Tag:, ,

Oleh : Riska Octaria Husbi, S.E.

Pada krisis moneter (krismon) yang terjadi tahun 1998 yang lalu, banyak perusahaan yang berskala menengah dan atas mengalami kesulitan likuiditas. Hal ini berbeda dengan usaha yang berskala kecil. Usaha yang dikelola secara sederhana dan termasuk dalam ekonomi kerakyatan ini, ternyata mampu melewati krisis yang banyak meluluhlantakkan perusahaan menengah dan atas tersebut.
Setelah lebih dari satu dasawarsa krismon tersebut berlalu, masihkah usaha ekonomi kecil tersebut eksis di tengah persaingan ekonomi yang semakin mengglobal seperti saat ini? Sementara itu, bagaimanakah peran koperasi dalam turut serta membangun ekonomi kerakyatan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas?
Koperasi merupakan jenis usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Hal tersebut sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 tentang koperasi yang merupakan usaha kekeluargaan dengan tujuan menyejahterakan anggotanya.
Pada Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998), disebutkan bahwa karateristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda tersebut maksudnya adalah setiap anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh anggota. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kebijakan Ekonomi Kerakyatan
Ekonomi kerakyatan merupakan kegiatan ekonomi yang menghidupi kita. Setiap hari yang kita hidangkan di meja makan adalah bahan-bahan hasil produksi rakyat. Dari beras sampai garam, dari sayur-mayur sampai bumbu, merupakan produksi perekonomian rakyat, bukan produksi ekonomi konglomerat. Jadi perekonomian rakyat menghidupi dan menjadi pendukung utama kehidupan bangsa selama ini, dan pasti untuk masa mendatang. Di sini diperlukan terobosan baru dalam pembangunan di tingkat nasional maupun daerah, khususnya terkait penerapan kebijakan ekonomi kerakyatan..
Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 merupakan konsekuensi logis dari sistem ekonomi yang hanya mementingkan eksistensi pihak-pihak tertentu yang merupakan golongan elit dalam dalam perekonomian dan jumlahnya selalu sedikit (konglomerasi ekonomi). Sekarang ini pun, ekonomi padat modal kembali menemukan lubang kematiannya lewat krisis global yang berkembang. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa “nyawa” yang dimaksud adalah koperasi sebagai bentuk usaha kerakyatan yang mampu menjawab tantangan Indonesia sekarang dan di masa depan.
Sekarang ini dalam menghadapi pasar bebas dan globalisasi, tak dapat dihindarkan bahwa negara kita harus mampu berproduksi. Untuk itu, segala potensi yang dapat menggerakkan perekonomian harus dapat diberdayakan dengan optimal. Salah satu diantaranya adalah meningkatkan peran koperasi, usaha kecil, dan para entrepreneur yang ada di daerah-daerah.
Apabila kita melihat pada struktur ekonomi kita, kita akan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), termasuk di dalamnya yang berbasis koperasi. Dampak pengembangan UMKM ini juga akan sangat signifikan. Sebab, dalam konteks yang lebih luas, UMKM adalah sektor yang sangat strategis. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB Indonesia cukup signifikan.
Dengan demikian, sudah seharusnya pemerintah memunyai kebijakan yang lebih memihak ke sektor ekonomi kerakyatan ketimbang mengutamakan usaha skala besar yang nyata-nyata tak mampu menghadapi krisis ekonomi global. Keberpihakan tersebut meliputi pemberian kemudahan dalam memeroleh permodalan hingga penerbitan regulasi yang memihak ke para pelaku ekonomi kerakyatan (***)

Riska Octaria Husbi, peminat kajian ekonomi dan perbankan, bekerja di SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III dan SMA PGRI Pulau Harapan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s