Refleksi Hari Pendidikan Nasional 2011 | PENDIDIKAN GRATIS UNTUK SIAPA?

Posted: 5 Mei 2011 in Catatan Pendidikan
Tag:, , , , , , ,

Oleh : Istiqomah, S.Pd., M.Pd.

Bagi para pelaku birokrasi pendidikan, statemen gratis tidaklah sulit untuk dipahami namun bagi masyarakat awam, statemen gratis dapat memunculkan persoalan. Persoalan muncul lantaran masih ada komponen biaya pendidikan yang kemudian harus ditanggung masyarakat.

SEJAK tahun 2009 pemerintah gencar menyosialisasikan pendidikan dasar gratis sembilan tahun. Kebijakan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan dasar, SD dan SMP, atau yang lebih dikenal dengan pendidikan gratis, mendapat respon positif dari masyarakat kurang mampu (the have not). Alasannya sederhana, kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi beban finansial bagi masyarakat ekonomi lemah.

Lebih lanjut program sekolah gratis ini tidak hanya diberlakukan untuk jenjang SD-SMP saja tetapi juga diperuntukkan bagi siswa jenjang SMA dan sederajat, kecuali sekolah berstandar internasional atau rintisan sekolah berstandar internasional.

Mendiknas RI Bambang Sudibyo (ketika itu) mengatakan, batasan pendidikan gratis mengikuti peraturan pemerintah tentang pendanaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, operasional dan personal. Pemerintah menyediakan dana untuk biaya investasi lahan, sarana, dan prasarana pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah. Lebih lanjut Bambang Sudibyo mengungkapkan bahwa belum semua biaya ditanggung pemerintah. Bahkan, buku pelajaran juga belum sepenuhnya tercakup dalam biaya operasional sekolah. Oleh karena itu pemerintah daerah wajib memenuhi kekurangan biaya dari APBD apabila BOS (Bantuan Operasional sekolah) tidak cukup.

Gencarnya pemerintah menyosialisasikan jaminan pendidikan dasar sembilan tahun gratis tidak terlepas dari salah satu implikasi kenaikan anggaran pendidikan 20 persen dan bukan merupakan suatu hadiah atau kejutan untuk masyarakat. Sebab dalam konstitusi, pemerintah memang diharuskan menjamin terlaksananya wajib belajar untuk warga negara tanpa memungut biaya.

Merujuk pada perundangan yang berlaku, kebijakan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan bagi siswa SD dan SMP tersebut memang sangat argumentatif dan legal. Pasal 11 ayat (2) UU tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Ironi Pendidikan Gratis
Bagi para pelaku birokrasi pendidikan, statemen gratis tidaklah sulit untuk dipahami namun bagi masyarakat awam, statemen gratis dapat memunculkan persoalan. Persoalan muncul lantaran masih ada komponen biaya pendidikan yang kemudian harus ditanggung masyarakat. Di sinilah pentingnya penjelasan pemerintah tentang makna sekolah gratis terhadap masyarakat. Hal demikian perlu dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat bahwa sekolah gratis berarti semua kebutuhan telah ditanggung oleh pihak sekolah dan pemerintah.

Secara sederhana kebijakan sekolah gratis ditempuh untuk mencegah bertambahnya anak-anak usia sekolah yang drop out, putus sekolah, dan tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, pada kenyataannya kebijakan sekolah gratis ini tidaklah serta merta membuat masyarakat golongan ekonomi lemah dapat merasakan dampaknya. Hal ini terlihat dari banyaknya anak-anak usia wajib belajar yang berada di pelosok daerah bahkan mungkin di kota-kota besar sekalipun masih ada yang tidak dapat menikmati pendidikan pada tingkat dasar, menengah, apalagi tingkat atas. Sungguh ironis, di tengah maraknya kebijakan untuk menggratiskan pendidikan dan membebaskan masyarakat dari buta huruf (illiteracy), masyarakat masih harus dihadapkan pada pilihan yang paling mendasar yaitu pemenuhan tuntutan hidup atau menjadi manusia yang berpendidikan.

Buta huruf, seperti juga ketidakmampuan menikmati pendidikan yang layak, tak pernah terjadi begitu saja, ada kondisi di mana lingkungan tertentu memaksa sebuah komunitas tumbuh menjadi komunitas yang tak mengenal huruf bahkan putus sekolah dalam rentang waktu pendidikan yang sangat pendek, sebagai misal putus sekolah di SD atau SMP.

Bila dilihat lebih dalam, maka kebijakan sekolah gratis sesungguhnya tidaklah berpihak sepenuhnya pada kaum miskin. Hal ini dapat dilihat dari peserta didik di sekolah-sekolah yang menerima dana sekolah gratis, sebagian besar dari mereka masyarakat dalam keadaan ekonomi yang terbilang mampu. Ke depan, memang harus ada pembenahan yang komprehensif mengenai tata kelola dana BOS dan Dana Sekolah Gratis. Penggunaan dana yang terbatas tersebut secara tepat dan terukur, akan sangat membantu orang-orang miskin yang selama ini terpinggirkan untuk dapat mengecap manisnya pendidikan. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola dana yang telah disediakan melalui mekanisme APBN dan APBD hanya akan memunculkan ironi baru yaitu pemerintah memang belum sepenuhnya berpihak kepada kaum marginal dan miskin (***)

Istiqomah, Guru Bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Banyuasin III dan SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai

Komentar
  1. Su'aidah HS mengatakan:

    Izin share, Om…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s