…. Bank nampaknya masih sangat rikuh bila berhadapan dengan kekuasaan. Kasus dibobolnya salah satu bank swasta yang dikait-kaitkan dengan anggota DPR RI yang sekaligus pejabat di sebuah partai yang berkuasa, semakin menguatkan tesis di atas. Walaupun perlu pembuktian lebih lanjut di depan hukum, tapi masyarakat terlanjur percaya….

Oleh: Irwan P. Ratu Bangsawan

            CERITA pembobolan bank oleh pejabat bank maupun oleh nasabah hari-hari terakhir ini semakin sering terjadi. Publik dibuat terperangah dengan besarnya uang yang digondol penjahat berdasi tersebut. Hampir semua bank besar dan ternama sudah berhasil mereka bobol. Tanpa harus menyebut nama-nama bank tersebut, publik mafhum bahwa bank-bank kita, baik yang BUMN maupun yang swasta, ternyata sangat rentan dengan berbagai modus kejahatan kerah putih.

Uang dan penjahat kerah putih memang ibarat gula dan semut. Di mana ada uang, di situ pasti ada-ada saja yang melihat sisi lemah manajemen bank untuk bermain api dan akhirnya membawa kabur sejumlah uang yang jumlahnya sungguh sangat luar biasa jumlahnya. Masyarakat jadi ragu dengan perlindungan bank terhadap dana nasabah. Bank memang bisa berkilah bahwa dana nasabah dijamin oleh pemerintah. Artinya, bila bank kemudian menjadi kolaps dan kesulitan likuiditas karena salah urus, maka pemerintah akan mengganti kerugian yang ditanggung nasabah. Ujung-ujungnya, uang rakyat juga yang harus digunakan untuk mengganti akrobat pengelolaan dana nasabah tersebut. Padahal mestinya para pelaku dunia perbankan memahami betul bahwa bisnis perbankan adalah bisnis yang bertumpu pada rasa saling memercayai. Nah, jika kemudian ternyata nasabah kehilangan rasa percaya terhadap bank, maka kehancuran dunia perbankan hanya soal waktu saja. 

Kekuasaan yang Destruktif
Salah satu penyebab semakin mudahnya bank dibobol adalah adanya kolaborasi antara pejabat bank, nasabah, dan kekuasaan. Kekuasaan menjadi pintu masuk untuk mencuri uang dan mencucinya menjadi uang yang bersih dan bisa direinvestasi.

Bank nampaknya masih sangat rikuh bila berhadapan dengan kekuasaan. Kasus dibobolnya salah satu bank swasta yang dikait-kaitkan dengan anggota DPR RI yang sekaligus pejabat di sebuah partai yang berkuasa, semakin menguatkan tesis di atas. Walaupun perlu pembuktian lebih lanjut di depan hukum, tapi masyarakat terlanjur percaya dengan suara-suara burung yang mengaitkan pembobolan tersebut dengan bobroknya mentalitas pejabat bank dan politisi kita.

Pihak bank semestinya mampu menjaga jarak aman dengan dengan kekuasaan. Bila bank tidak mempu menjaga jarak tersebut, maka kekuasaan yang cenderung destruktif tentu akan dengan leluasa bermain “simsalabim” dengan cara menekan bank untuk mengikuti alur permainan mereka.

Lebih parah lagi jika dunia perbankan tergiur untuk ikut bermain dalam dunia politik, misalnya dengan secara diam-diam menjadi penyokong dana bagi kekuatan politik tertentu. Bila hal ini terjadi, maka bank akan menjadi bulan-bulanan kekuatan politik lainnya. Bank akan berada dalam jarak tembak meriam lawan yang sewaktu-waktu dapat membunuh kehidupan bank itu sendiri.

Sokoguru Ekonomi
Dalam dunia modern seperti saat ini, bank merupakan sokoguru alias tiang utama dalam perekonomian nasional maupun dunia. Sulit kita membayangkan betapa semrawut dan sulitnya melakukan transaksi baik lokal maupun regional/internasional bila kita tidak mengenal bank.

Sudah menjadi tuntutan zaman bahwa bank harus selalu hadir dalam setiap bentuk transaksi bisnis global. Pentingnya bank dalam setiap transaksi tersebut meliputi banyak hal, seperti untuk mengkover permodalan, transfer, hingga kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi.

Sebagai soko guru perekonomian, sudah sepantasnya pemerintah dan Bank Indonesia lebih memberikan perhatian yang benar-benar maksimal untuk mensterilkan dunia perbankan Indonesia dari pengaruh kekuasaan. Bank harus ditempatkan sebagai kekuatan penyangga aktivitas ekonomi yang mandiri dan tidak memihak kepada kekuatan politik mana pun juga.

Bank Indonesia juga harus benar-benar menempatkan dirinya sebagai regulator yang tegas yang mampu memberikan arahan dan sanksi setiap kali sebuah bank melenceng dari regulasi yang telah ditetapkan. Bank Indonesia juga tidak boleh pilih kasih dalam menerapkan setiap regulasi yang dibuatnya.

Namun, di atas semuanya itu, dalam perspektif budaya kita mengenal pepatah yang mengatakan bahwa “Man behind the gun”. Pepatah ini harus selalu di kedepankan dan dipahami secara utuh oleh semua pemangku kepentingan (stake holder) dalam perbankan. Artinya, regulasi yang telah dibuat oleh Bank Indonesia akan benar-benar efektif bila dijalankan oleh banker yang berkualitas dan kredibel. Akhirnya, sudah selayaknya Bank Indonesia menjadwalkan kembali secara nasional sebuah uji kelayakan dan kepatutan untuk semua tingkatan pejabat perbankan, baik bank BUMN maupun swasta. Dengan demikian diharapkan semua pejabat bank harus benar-benar cakap dan dapat dipercaya dalam mengelola dana masyarakat yang diserahkan kepada mereka. Bank Indonesia juga harus tegas dengan tidak mengizinkan kepada siapapun yang tidak lulus uji kelayakan dan kepatutan untuk menjadi pejabat bank di semua tingkatan (***)

IRWAN P. RATU BANGSAWAN
Peminat Kajian Politik, Ekonomi, dan Perilaku Aparatur Negara

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s