…. selain memerhatikan kapabilitas calon, partai politik juga perlu memerhatikan akseptabilitasnya, Penyebabnya adalah karena seorang kepala daerah bukan hanya pimpinan pemerintah yang di dalamnya terdapat ilmu, seni, dan teknis pemerintahan, tetapi juga pemimpin politik yang harus dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.

Oleh: Irwan P. Ratu Bangsawan, M.Pd.

Walaupun pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Banyuasin relatif masih lama, namun suhu politik di Bumi Sedulang Setudung sudah terasa mulai menghangat. Nama-nama seperti Rachman Hasan, Slamet Sumosentono, Sofran Nurozi, Indra Hadi, dan Hazuar Bidui sudah mulai santer dibicarakan di tengah masyarakat.
Munculnya nama-nama tersebut tentunya masih sangat cair dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan konstelasi politik yang ada. Partai politik tentu saja harus benar-benar cermat untuk menentukan bakal calon mana yang akan diusung dalam pemilukada tersebut. Walaupun bukan merupakan satu-satunya kendaraan untuk menjadi bakal calon kepala daerah, sebab masih ada jalur independen, namun posisi partai politik tetap menduduki posisi sentral dalam pertarungan memerebutkan kursi empuk kepala daerah.
Dalam proses pencalonan bakal calon kepala daerah, selain memerhatikan kapabilitas calon, partai politik juga perlu memerhatikan akseptabilitasnya, Penyebabnya adalah karena seorang kepala daerah bukan hanya pimpinan pemerintah yang di dalamnya terdapat ilmu, seni, dan teknis pemerintahan, tetapi juga pemimpin politik yang harus dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.
Dalam era globalisasi, penyelenggaraan pemerintahan itu tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu seorang calon kepala daerah juga harus memiliki basis ilmu yang sesuai dengan tingkat kecerdasan masyarakat dan lingkungan.
Sementara itu, menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi seorang calon kepala daerah harus memiliki pengalaman berorganisasi. Persyaratan itu akan dicantumkan dalam draf revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tengah dimatangkan pemerintah. Organisasi yang dimaksud bisa partai politik, bisa organisasi kemasyarakatan atau pernah jadi anggota legislatif. Gamawan menegaskan bahwa pengalaman terlibat aktif dalam organisasi mutlak diperlukan oleh seorang kepala daerah mengingat tugas pemerintahan yang akan diemban. Sebab semenjak pelantikannya secara resmi sebagai kepala daerah, maka setiap pernyataan dan tindakan yang bersangkutan mempunyai tanggung jawab hukum, moril dan politis.

Akseptabilitas vs Politik Transaksional
Akseptabilitas atau keberterimaan bakal calon Bupati Banyuasin pada Pemilukada 2013 mendatang bukan semata-mata ditentukan oleh banyaknya modal yang dimiliknya dan partai besar yang mendukungnya. Namun lebih dari itu, seorang bakal calon mesti seorang tokoh yang dikenal luas telah mengabdikan dirinya bagi perkembangan dan kemajuan Banyuasin. Tokoh instan dan masih sangat hijau pengalaman politiknya, misalnya, akan sangat sulit memenangkan pertarungan yang bakal sengit dan menguras banyak tenaga dan pikiran tersebut.
Masyarakat Banyuasin yang semakin cerdas telah dengan arif mengambil hikmah dari dua kali pemilihan kepala daerah yang telah dilalui. Tentu saja masyarakat Banyuasin berharap pemimpin mereka mendatang adalah pemimpin yang mampu mengartikulasikan dan mengaktualisasikan berbagai program yang bertujuan menyejahterakan masyarakat. Selain itu, pemimpin Banyuasin ke depan adalah pemimpin yang harus visioner, proaktif menghadapi berbagai problem yang muncul, mendahulukan kepentingan rakyat di atas segala-galanya, mampu berpikir win–win solution, dan mampu membangun sinergi terhadap keragaman potensi yang ada di Banyuasin.
Namun, perlu juga menjadi perhatikan kita semua bahwa bakal calon Bupati Banyuasin mendatang bukanlah sosok yang telah tersandera oleh berbagai transaksi politik yang ditawarkan oleh broker politik maupun partai politik. Politik transaksional harus dipahami sebagai ”political trading”. Artinya, politik dilihat sebagai wujud dagang: jual beli kesempatan antara pemimpin dengan politisi.
Menurut Muchammad Yuliyanto, politik transaksional ini berlangsung karena saling memahami dan “suka sama suka” sebagai akibat runtuhnya keyakinan bahwa politik adalah entitas yang sejatinya sarat virtualisme: bahwa politik adalah sarana untuk menyejahterakan masyarakat lewat produk-produknya.
Bakal calon kepala daerah yang terjebak dalam politik transaksional akan dengan mudah dikendalikan oleh broker politik sebab proses transaksi yang padat modal tersebut pasti berdampak pada logika dagang untuk pengembalian modal yang pernah diinvestasikan. Akibatnya bisa ditebak, jika bakal calon tersebut terpilih sebagai Bupati Banyuasin maka pintu korupsi dan penyalahgunaan jabatan akan terbuka dengan sangat lebar dan terang benderang. (***)

IRWAN P. RATU BANGSAWAN, Peminat Kajian Politik dan Perilaku Aparatur Negara.

Komentar
  1. Syukron mengatakan:

    berharap yang terbaik untuk kampung halamanku……..

  2. Siapapun yang menjadi Bupati banyuasin terpilih kedepan harus/harga mati untuk memajukan perekonomian di BANYUASIN- BUMI SEDULANG SETUDUNG,Tak perlu orang banyuasi asli kalo tidak bisa memajukan banyuasin,saya lebih setuju orang muda yang sangat punya komitmen tentang kemajuan,saya orang petaling banyuasi III tapi sikap dan wawasan saya pengen melihat banyuasin hebat seperti kabupaten lain,
    apabila terpilih jangan sombong ,jangan lupakan amanah rakyat,apalagi negeri banyuasinku tercinta,SALAM BUMI SEDULANG SETUDUNG….!!!!!!!

    • irwanpratubangsawan mengatakan:

      Betul, Bupati Banyuasin ke depan haruslah mampu berbuat yang terbaik bagi Banyuasin. Sementara bila kita membincangkan tentang “putra daerah”, secara semantik kita akan kesulitan untuk mengelaborasinya sebab Banyuasin sudah terlalu berwarna alias heterogen. Jadi, siapapun yang berkomitmen untuk Banyuasin Sejahtera, kita bisa memikirkan untuk mendukungnya. Siapapun dia!!!

  3. Anonim mengatakan:

    mantap bang, idenya bagus, menggugahdan cemerlang

  4. abu khalid mengatakan:

    politik transaksional=membisniskan politik=ngakali rakyat yg ok kapabel dan bermoral takut korupsi dan tdk membeli suara rakyat, menjadi pemilih bertanggung jawab

  5. Rakyat memang selalu dibodohi,Bung………….

  6. Drs. M.Pawit mengatakan:

    Saya sebagai warga kab.Banyuasin hanya berharap, hiruk pikuk bakal calon bupati dan wakilnya putra daerah yang diwacanakan sebagian tokoh masyarakat Banyuasin. Saya pikir calon Bupati dan wakilnya yang terpenting berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terpenting lagi adalah mereka terpilih dengan suara terbanyak siapa pun orangnya. Biarlah masyarakat Kab. Banyuasin yang menilainya. Kepada semua pihak hendaknya berpikir jernih dan cerdas, waktu pilihan bupati masih lama tahun 2013 yad. Marilah kita konsentrasi pada pekerjaan kita masing-masing, biarlah waktu berjalan sesuai dengan orbitnya.

  7. Begitulah,
    Kita selalu berharap yang terbaik untuk Banyuasin…..

  8. azuar betung mengatakan:

    Selalu berharap untuk bumi sedulang setudung yang bermartabat karena saat ini tikus kantor dan tikus anggaran sudah merajalela..”boleh jadi raje tapi jangan meraje”

  9. Agus Saputra #Membangun Banyuasin dengan Cinta# mengatakan:

    Cari pemimpin yg punya konsep jelas dan riil utk memakmurkan sluruh masyarakat

  10. Anonim mengatakan:

    pendapat di atas memihak pejabat tinggi..

  11. nur hadi mengatakan:

    yang penting kita jangan tinggal diam, kita harus ikut mengkontrol perhelatan politik dibumi sedulang setudung, jangan hanya retorika belaka.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s