WAWASAN KEBANGSAAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Posted: 6 Juni 2011 in Catatan Politik
Tag:, , , ,

…. Setelah lebih dari satu dasawarsa penerapan otonomi daerah berbagai keluhan mulai muncul terkait dengan besarnya wewenang pemerintah kabupaten/kota. Keluhan tersebut mulai dari rentannya hubungan antara kabupaten/kota dengan propinsi, sistem rekruitmen pejabat dan pegawai, ketimpangan dalam perimbangan keuangan, hingga masalah lingkungan yang semakin amburadul ….

Oleh: Drs. Sofran Nurozi, S.Pd., M.M.

SEIRING dengan kejatuhan Orde Baru pada 1998, pemerintah menggulirkan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menjadi titik awal dimulainya sejarah pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Melalui UU ini paradigma hubungan pusat dan daerah diberi batasan yang jelas yaitu pemerintah pusat memberikan kekuasaan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab dengan kewenangan-kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya secara utuh dan bulat, khususnya kepada daerah kabupaten dan daerah kota, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kerangka Negara Kesatuan.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang dimulai sejak 1 Januari 2001 dalam pelaksanaannya menitikberatkan pada tujuan pemberian otonomi daerah, yakni: 1) meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik; 2) mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta; 3) memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antardaerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Setelah lebih dari satu dasawarsa penerapan otonomi daerah berbagai keluhan mulai muncul terkait dengan besarnya wewenang pemerintah kabupaten/kota. Keluhan tersebut mulai dari rentannya hubungan antara kabupaten/kota dengan propinsi, sistem rekruitmen pejabat dan pegawai, ketimpangan dalam perimbangan keuangan, hingga masalah lingkungan yang semakin amburadul seiring dengan tak terkontrolnya pemberian hak pengelolaan hutan (HPH) dan pengelolaan kuasa penambangan oleh para kepala daerah.

Selain hal tersebut di atas, hal lain yang cukup mengganggu pascaotonomi daerah adalah semakin seringnya terjadi perseteruan antarkelompok masyarakat, agama, maupun etnis, yang ujung-ujungnya dapat mengganggu kekokohan semangat kebangsaan yang telah sedemikian lama kita jaga. Hal ini sangat miris, karena sebagai bangsa yang ber-bhineka tunggal ika, perseteruan tersebut telah melukai nilai-nilai kebangsaan yang telah lama kita anut.

Merajut Wawasan Kebangsaaan
Sejatinya pemberian otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Otonomi yang diperjuangkan sejak pertengahan 1970-an tersebut tidak boleh mengarah ke disintegrasi bangsa. Otonomi daerah, sebagaimana diungkapkan Meita Akhadiati (2005), harus mampu memberi harapan baru bagi daerah, di mana dengan otonomi ini diharapkan potensi-potensi daerah dapat lebih tergali dan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat lebih meningkat. Kebijakan ini juga mendorong perubahan paradigma pemerintahan dan kebijakan pembangunan daerah di Indonesia dari sistem sentralistik bergerak ke sistem desentralisasi. Makna lainnya adalah melakukan reinventing government, mengakomodasi tuntutan pembangunan yang berbasis masyarakat (community development based) dalam rangka perwujudan pemerataan pembangunan, pemberdayaan masyarakat madani (civil society empowering) dan demokratisasi dalam rangka terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Adanya kecenderungan penyimpangan dalam penerapan otonomi daerah di beberapa daerah, seperti dengan munculnya istilah “Raja Kecil di Daerah”, tidak serta merta bisa disimpulkan bahwa otonomi daerah telah gagal total. Munculnya kecenderungan tersebut harus membuat kita semakin merapatkan barisan untuk turut serta menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah.

Namun bila kita abai dengan kecenderungan tersebut, maka bukan mustahil kita akan kehilangan nilai-nilai kebangsaan yang telah kita rajut sejak lama. Kita harus belajar dari negara tetangga seperti Yogoslavia yang hancur akibat berkubang dalam perseteruan antaretnis, klan, dan semangat kedaerahan yang sempit. Demikian juga dengan beberapa negara di Afrika yang hingga saat ini masih tetap terjebak dalam kancah peperangan antarsuku yang tidak berkesudahan.

Semangat otonomi daerah harus tetap dalam koridor NKRI. Disintegrasi bangsa yang terjadi akibat adanya konflik vertikal atau konflik horizontal serta konflik komunal sebagai akibat tuntutan otonomi daerah yang melampaui batas harus dapat dicegah oleh semua anak bangsa.

Untuk mengatasi desintegrasi tersebut di atas, pemerintah daerah harus mampu: 1) membangun perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan, 2) mendorong penegakan hukum dan HAM tanpa pandang bulu sebab lemahnya penegakan hukum telah menurunkan kepercayaan masyarakat dan dilewatinya ambang batas kesabaran yang ada, sehingga muncul kecenderungan tindakan yang melanggar hukum seperti main hakim sendiri, 3) memahami secara utuh makna pelaksanaan otonomi daerah, dan 4) Meningkatkan solidaritas sosial masyarakat Maraknya demonstrasi akhir-akhir ini yang tidak mengindahkan aturan dan norma yang berlaku dapat membuat semakin rapuhnya solidaritas sosial masyarakat kita.

SOFRAN NUROZI
Ketua Umum KONI Banyuasin, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Persada Indonesia dan Pengurus Besar ABKIN

Unduh Berkas UU No. 22 Tahun 1999.pdf:
UU Nomor 22 Tentang Pemerintahan Daerah
Unduh Berkas UU No. 25 Tahun 1999.pdf: 
UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s