…. Peran dominan orangtua terutama pada saat anak-anak mereka berada dalam masa pertumbuhan hingga menjadi orang dewasa. Pada masa  pertumbuhan orangtua harus memenuhi kebutuhan pokok demi menjamin perkembangan yang sehat dan baik….

Oleh : Drs. Sofran Nurozi, S.Pd., M.M.

SEPERTI diketahui bahwa United Nation’s Development Program (UNDP) pada tahun 2004 menempatkan Human Development Index  (HDI) Indonesia pada urutan 111 dari 175 negara. Bahkan dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan  Philipina,  posisi  Indonesia  berada  di  bawah  mereka.  Tiga komponen   peningkatan  HDI  yakni  indeks  kesehatan,  indeks perekonomian, dan indeks pendidikan.

Menurut studi yang dilakukan Universitas Sebelas Maret (UNS), kondisi di atas terkait dengan adanya tuntutan pengembangan sumberdaya manusia  yang  terus  menerus  meningkat  dari waktu ke waktu. Standar mutu baik dari jenis karya, kualitas jasa, dan produk serta layanan mengalami dinamisasi kualitas untuk pemenuhan  kebutuhan dan kepuasan hidup manusia yang terus meningkat pula. Ini artinya bahwa layanan pendidikan kita haruslah mampu mengikuti perubahan  yang  terjadi.

Hal  lain  yang menjadi pertimbangan penulisan judul di atas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat Indonesia, khususnya Banyuasin, dalam  ikut serta mengembangkan kualitas pendidikan di tanah air. Tanggungjawab pengembangan pendidikan anak atau generasi bangsa yaitu berada pada orang tua, masyarakat, dan negara. Partisipasi  masyarakat di sini tercakup di dalamnya peran orangtua dan  kelompok-kelompok masyarakat lainnya di luar sekolah atau lembaga pendidikan.

Peran dominan orangtua terutama pada saat anak-anak mereka berada dalam masa pertumbuhan hingga menjadi orang dewasa. Pada masa  pertumbuhan orangtua harus memenuhi kebutuhan pokok demi menjamin perkembangan yang sehat dan baik.

Sementara itu menurut Russell (1993) orangtua harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan  dasar  anaknya  antara  lain  udara  segar, makanan bergizi, kesempatan bermain, kebebasan tumbuh dan berekspresi, serta  lingkungan  yang  aman  secara  fisik  sehingga bebas dari luka-luka dan bencana. Pada tahap berikutnya hingga anak dewasa, orang tua berperan mengantarkan dan memfasilitasinya  hingga  menjadi  dirinya  sendiri.  Peran  dari  kelompok-kelompok  masyarakat  lainnya  adalah  membantu  proses  pendewasaan dan kematangan individu sebagai anggota kelompok dalam suatu masyarakat.

Kesadaran Kolektif

Sudah dimaklumi bersama bahwa pendidikan di Indonesia, khususnya di Banyuasin, masih perlu pembenahan di semua lini. Mulai dari kurikulum, tenaga pendidikan, insentif, sarana dan prasarana sekolah hingga pelibatan secara aktif orangtua dan masyarakat dalam turut mengembangkan dunia pendidikan.

Pemerintah dan para praktisi pendidikan harus secara aktif mengedukasi masyarakat agar mau secara sadar membantu pengembangan pendidikan. Paradigma lama yang menyerahkan pendidikan secara bulat-bulat kepada guru dan sekolah sudah harus ditinggalkan. Masyarakat secara kolektif harus membangun kesadaran baru tentang nilai strategis keterlibatan mereka dalam pendidikan.

Memang harus diakui bahwa selama ini upaya pelibatan masyarakat tersebut sudah ada, seperti dibentuknya komite sekolah dan dewan pendidikan. Namun, harus juga diakui bahwa komite sekolah dan dewan pendidikan belumlah dapat berperan secara optimal. Hal ini sebabkan antara lain masih lemahnya keterlibatan orangtua siswa dalam berbagai program yang telah disusun.

Hal mendasar lain yang belum banyak disentuh komite sekolah adalah dalam hal upaya peningkatan kualitas kurikulum sekolah. Komite sekolah selama ini lebih banyak bergerak dalam bantuan pembiayaan sekolah dan pembangunan sarana prasarana sekolah. Munculnya program sekolah gratis yang digagas pemerintah daerah malah semakin meminggirkan peran komite sekolah dan orangtua dalam membangun keunggulan sebuah sekolah. Komite saat ini seakan hanya menjadi stempel untuk menjalankan program sekolah gratis.

Pendidikan di Banyuasin

Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan di Banyuasin yang disebabkan oleh kondisi geografis yang terdiri dari daratan dan perairan merupakan salah satu penyebab mengapa pendidikan di Banyuasin kesulitan dalam mengembangkan diri. Kesulitan tersebut semakin bertumpuk manakala kita menginventarisasi sebaran tenaga pendidik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak sekolah di wilayah perairan mengeluhkan kurangnya tenaga pendidik. Pemerintah Kabupaten Banyuasin memang sudah berusaha menanggulanginya dengan membuat semacam perjanjian bagi tenaga pendidik yang baru diangkat sebagai CPNS untuk mengabdi di wilayah perairan minimal lima tahun. Namun, kenyataannya kita melihat ada-ada saja oknum yang bermain untuk mencari keuntungan dengan mengabaikan kepentingan masyarakat. Tahun 2010 lalu Harian Banyuasin sempat menulis tentang adanya oknum tenaga pendidik yang sudah dimutasi padahal belum sempat sehari pun mengajar di wilayah perairan.

Kondisi seperti di atas bila terus dilakukan pembiaran akan dapat menghambat upaya pemerataan kualitas pendidikan di Banyuasin. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap semua yang telah dilakukan oleh pemerintah, upaya-upaya untuk menghentikan perilaku penyimpang aparat birokrasi seperti dicontohkan di atas harus segera dilakukan. Masyarakat sudah terlalu sering berteriak tentang perlunya pemerataan kualitas pendidikan di Banyuasin. Bila pemerintah tidak tanggap maka upaya untuk mengedukasi masyarakat agar terlibat dalam dunia pendidikan akan menjadi hal yang sia-sia (***)

SOFRAN NUROZI, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Persada Indonesia, Pengurus Besar ABKIN dan Ketua Umum KONI Banyuasin,

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s