…. Di lapangan kita bisa melihat bahwa pihak sekolah tidak jarang berada dalam posisi sebagai objek penderita dan ditempatkan dalam posisi yang serba sulit. Sebagai contoh, banyak sekolah yang kolaps dan susah bernapas sejak program sekolah gratis diluncurkan. Kolapsnya sekolah tersebut disebabkan, antara lain, tidak jelasnya kapan uang sekolah gratis, termasuk bantuan Biaya Operasiolan Sekolah (BOS) untuk SD dan SMP, dapat dicairkan….

 Oleh: Drs. Sofran Nurozi, S.Pd., M.M.

PENDIDIKAN berkualitas adalah syarat utama untuk meningkatkan kemakmuran dan daya saing sebuah bangsa. Rendahnya kualitas pendidikan akan berakibat tertinggalnya suatu bangsa dibanding bangsa-bangsa lain. Rendahnya kualitas pendidikan suatu bangsa juga akan menyebabkan bangsa tersebut sering kali diremehkan bangsa lain.

Di sisi lain, untuk memperoleh pendidikan berkualitas, tentu dibutuhkan biaya yang besar. Sangat sulit mengharapkan adanya pendidikan bermutu tanpa biaya yang relatif besar. Dalam hal ini, sesungguhnya bangsa dan negara ini sudah menyadari bahwa pendidikan bermutu tersebut membutuhkan biaya besar. Hal ini tercermin dari pasal 31 UUD 1945 Ayat (4) dan Pasal 49 Ayat (1) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang telah diamanatkan (mewajibkan) pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Konstitusi juga mengamanatkan bahwa biaya besar pendidikan berkualitas itu adalah kewajiban negara (pemerintah) untuk memenuhinya. Selanjutnya konstitusi mengamanatkan bahwa adalah hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan (bermutu).

Dalam konteks ini, pemerintah memang sudah melakukan berbagai upaya. Antara lain berniat menyelenggarakan wajib belajar sembilan tahun (SD/MI dan SMP/MTs) dan mulai mengampanyekan pendidikan gratis bagi rakyat. Tapi kehendak baik ini, belum terimplementasikan dengan baik dan benar. Wajib belajar sembilan tahun belum sepenuhnya didukung infrastruktur yang memadai. Begitu pula pendidikan bebas biaya (gratis) belum dilakukan dengan benar. Tampaknya pendidikan gratis itu masih salah kaprah. Seolah-olah pendidikan bebas biaya (gratis) itu dimaknai sebagai pendidikan murah, atau tanpa biaya.

Sementara itu, Sumatera Selatan sejak tahun 2009 telah memperluas jangkauan pendidikan gratis hingga ke SMA/MA/SMK. Menurut Gubernur Alex Noerdin, program sekolah gratis di Sumsel bertujuan untuk meningkatkan mutu anak bangsa. Akan lebih baik menurutnya, hidup di rumah sederhana asalkan anak-anak mampu bersekolah. Sebagian besar anak Indonesia, tidak sekolah dikarenakan orangtuanya tidak mampu untuk membiayai.

Ironi Sekolah Gratis          

Apa yang telah diungkapkan di atas merupakan suatu kondisi yang ideal. Kondisi ideal tersebut akan tercapai bilamana semua pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, dan orangtua, dapat bekerja sama secara optimal untuk memajukan dunia pendidikan. Semua pemangku kepentingan tersebut merupakan subjek yang setara dan dapat saling menghargai.

Di lapangan kita bisa melihat bahwa pihak sekolah tidak jarang berada dalam posisi sebagai objek penderita dan ditempatkan dalam posisi yang serba sulit. Sebagai contoh, banyak sekolah yang kolaps dan susah bernapas sejak program sekolah gratis diluncurkan. Kolapsnya sekolah tersebut disebabkan, antara lain, tidak jelasnya kapan uang sekolah gratis, termasuk bantuan Biaya Operasiolan Sekolah (BOS) untuk SD dan SMP, dapat dicairkan. Padahal penyebab belum cairnya biaya tersebut bukan karena kosongnya kas negara dan daerah, melainkan semata-mata masalah teknis dan birokrasi yang berbelit-belit. Di Banyuasin, misalnya, hingga saat ini dana sekolah gratis yang berasal dari propinsi belum bisa dicairkan karena belum turunnya peraturan bupati (perbup), padahal sekolah sudah tipis likuiditasnya selama enam bulan terakhir.

Para pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas pencairan dana tersebut malah terkesan saling lempar tanggung jawab. Ketika biaya sekolah gratis tersebut tersendat pengucurannya, maka pihak sekolah harus memutar otak untuk dapat terus menjalankan roda sekolah. Tak sedikit sekolah yang kemudian terjebak dalam gali lubang tutup lubang alias hutang sana hutang sini. Bila hal ini terus berlarut dan menjadi budaya maka bukan mustahil apa yang menjadi amanat konstitusi dan tujuan pelaksanaan program sekolah gratis sebagaimana yang telah disinggung di atas akan menjadi gagal. Ironisnya, kegagalan tersebut bukan karena ketidaksiapan sekolah dalam mengusung program sekolah gratis, namun lebih disebabkan oleh tidak singkronnya kerja para pengambil keputusan dengan pelaksanaannya di lapangan.

Dilema Sekolah Gratis

Anggaran dari pemerintah yang diberikan kepada sekolah melalui program sekolah gratis dan BOS sesungguhnya dapat memberikan dampak yang positif bagi kemajuan sekolah, misalnya terpenuhinya biaya operasional sekolah minimal, berkurangnya siswa putus sekolah, dan adanya pengadaan buku teks pelajaran dan buku referensi guru. Namun, harus juga jujur diakui bahwa program tersebut juga membawa dampak negatif yang harus diwaspadai. Beberapa dampak negatif yang akan muncul dari sekolah gratis ini, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Eko Heri Priyanto, antara lain: Pertama, rendahnya mutu kualitas sekolah karena biaya peningkatan mutu SDM guru dan siswa rendah, Hal ini berkaitan dengan kegiatan peningkatan mutu guru melalui berbagai pelatihan yang dilaksanakan oleh sekolah misalnya pelatihan pembelajaran berbasis ICT, model pembelajaran, evaluasi pembelajaran, kursus Inggris bagi guru dan lain-lain menjadi berkurang, Kualitas siswa juga mengalami penurunan terutama menghadapi Ujian Nasional. Biaya uji coba ujian nasional dan upaya peningkatan nilai Ujian nasional dalam bentuk penambahan jam pelajaran juga mengalami penurunan pembiayaan.

Kedua, kesadaran masyarakat untuk membantu peningkatan mutu sekolah semakin rendah, karena sekolah gratis bagi mereka mempunyai makna bahwa semua biaya sekolah sudah dipenuhi oleh sekolah. Ketiga, hilangnya rasa memiliki sekolah oleh orangtua, karena orangtua menyerahkan sepenuhnya penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Hal ini menyebabkan intensitas komunikasi orang tua dengan sekolah menurun

Solusi

Walau bagaimanapun, pelaksanaan program sekolah gratis telah banyak membantu kaum marjinal yang selama ini kesulitan untuk menyekolah anak-anak mereka. Oleh sebab itu, program ini harus tetap dipertahankan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, pelaksanaan sekolah gratis tidak berarti semua orang diperlakukan sama. Harus ada perbedaan perlakuan antara orang kaya dan orang miskin. Masyarakat harus diajarkan untuk menanggung biaya pelaksanaan pendidikan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Bagi mereka yang relatif beruntung kehidupannya, harus membayar lebih, sedangkan bagi mereka yang belum beruntung, harus digratiskan;

Kedua, pencairan dana harus secara berkala dan tepat waktu. Pemerintah, terutama dinas pendidikan kabupaten/kota, harus proaktif dalam menyiapkan payung hukum untuk pencairan dana sekolah gratis. Jangan sampai terjadi dana tersebut tidak dapat dicairkan hanya gara-gara masalah adminstrasi;

Ketiga, pemerintah daerah juga harus menyiapkan solusi dan kebijakan apabila ada hambatan adminsitrasi dalam pencairan dana sekolah gratis tersebut (***)

SOFRAN NUROZI, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Banyuasin dan Kandidat Doktor Ekonomi Universitas Persada Indonesia

Komentar
  1. Putri Miaga Sari mengatakan:

    I like This…..^^d

  2. Thx, Dek………….. Apa kabar?😛😀
    ;v

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s