Refleksi Sembilan Tahun Banyuasin | MENJAUH DARI PREDIKAT DAERAH OTONOM GAGAL

Posted: 2 Juli 2011 in Catatan Politik
Tag:, , , , , ,

…. Sebagamana banyak diberitakan, di lapangan ternyata tidak sedikit daerah otonomi baru yang dinilai gagal dalam mengemban hajat pembentukannya. Daerah otonomi baru tersebut banyak yang ibarat kerakap tumbuh di batu, hidup enggan mati tak mau. Daerah tersebut bahkan kesulitan membiayai keberlangsungan hidupnya dan terjebak hutang untuk mengisi kas daerah….

Oleh : Irwan P. Ratu Bangsawan, M.Pd.

            PADA tanggal 2 Juli 2011 ini Kabupaten Banyuasin genap berusia sembilan tahun. Bila ditilik dari sisi usia, kabupaten yang berjuluk Bumi Sedulang Setudung ini relatif masih sangat hijau. Ibarat manusia, ia adalah bayi yang masih sangat lemah dari semua sisi. Walaupun demikian, kabupaten yang  terbentuk berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 ini terus memacu pembangunan. Sama halnya pembentukan daerah otonom lainnya di Indonesia, pembentukan Kabupaten Banyuasin dihajatkan untuk kesejahteraan masyarakat, di samping, tentu saja, untuk memperpendek rentang kendali antarkecamatan dan desa dengan pemerintah kabupaten.

Sebagamana banyak diberitakan, di lapangan ternyata tidak sedikit daerah otonomi baru yang dinilai gagal dalam mengemban hajat pembentukannya. Daerah otonomi baru tersebut banyak yang ibarat kerakap tumbuh di batu, hidup enggan mati tak mau. Daerah tersebut bahkan kesulitan membiayai keberlangsungan hidupnya dan terjebak hutang untuk mengisi kas daerah. Itu pun habis terkuras untuk belanja pegawai dan pejabat yang jumlahnya bejibun.

Ciri-ciri Daerah Otonom Gagal dan Angka Kemiskinan

Secara umum ciri-ciri sebuah daerah otonom dapat dikatakan gagal didasarkan pada faktor sosial, ekonomi, dan politik. Secara sosial, pertumbuhan penduduk tak bisa dikendalikan. Secara ekonomi, kesenjangan ekonomi makin melebar, kemunduran ekonomi membayang dalam melambungnya harga-harga, cadangan pangan menipis, serta kemiskinan dan pengangguran tinggi. Secara politik, keterlibatan pejabat daerah dalam berbagai tindak korupsi serta memburuknya pelayanan publik.

Berdasarkan faktor itu, secara umum perkembangan Banyuasin bertolak belakang dari ciri-ciri daerah otonom gagal. Secara sosial, pertumbuhan penduduk masih bisa dikendalikan. Secara ekonomi, kesenjangan dan kemunduran ekonomi masih dapat dikendalikan, walaupun masih dibayangi dengan tingginya angka kemiskinan. Sedangkan cadangan pangan relatif aman sebab Banyuasin adalah salah satu lumbung pangan di Sumatera Selatan. Secara politik, kondisi perpolitikan di Banyuasin bisa dikatakan cukup stabil. Tidak ada persaingan antarelit politik yang menyebabkan tersendatnya program-program yang telah disusun melalui mekanisme APBD dan belum adanya pejabat daerah yang terjerat kasus hukum.

Lebih lanjut tentang angka kemiskinan, Kabupaten Banyuasin sebenarnya sudah dalam ambang yang cukup mengkhawatirkan sebab tingkat kemiskinan terbilang masih tinggi, yaitu mencapai angka 12%  sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan primer.

Bupati Banyuasin Amiruddin Inoed mengungkapkan, di kabupaten yang dipimpinnya masih terdapat masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Lebih lanjut diungkapkan bahwa memang 12% masih miskin, tapi miskinnya bukan miskin struktural. Keterisolasian wilayah mengakibatkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan. Beberapa kawasan yang masih banyak ditemui masyarakat miskin di antaranya Karang Agung, Kecamatan Pulau Rimau, kawasan perairan, termasuk Sungsang dan sekitarnya.

Sedangkan kawasan yang terisolasi karena kondisi infrastruktur, yakni Kecamatan Tungkal Ilir dan sebagian Pulau Rimau. Karena kondisi jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya itulah, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan primer. Amiruddin juga mengakui bahwa tingkat kemiskinan yang masih dialami masyarakat perairan juga berimbas terhadap indeks kemajuan pembangunan (sumselterkini.com).

Masih banyaknya penduduk miskin di Banyuasin, apapun alasan terjadinya kemiskinan tersebut, mau tidak mau harus dilihat sebagai ‚Äúlampu kuning‚ÄĚ dari belum berhasilnya tujuan pemekaran Banyuasin dari Kabupaten Musi Banyuasin dahulu. Karena pemekaran kabupaten ini dahulu dihajatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kita tentu saja tidak ingin Banyuasin akan mengalami nasib yang ‚Äúkurang beruntung‚ÄĚ seperti di beberapa kabupaten di Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Di provinsi berjuluk Serambi Mekah tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata ada 10 daerah yang bangkrut dan bermasalah; Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat Daya, Pidie, Bireuen, Aceh Tenggara, Simeulue, Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Besar. Di samping itu, tingkat pengangguran juga cukup tinggi, terlebih lagi pascaselesainya tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang sempat menyerap tenaga tempatan Aceh dalam proses pelaksanaan program-programnya. Pertumbuhan penduduk juga telah mendapat lampu kuning dari pemerintah pusat, meskipun masalah ini (keluarga berencana) masih debatable.

Berkaitan dengan peringatan sembilan tahun berdirinya Kabupaten Banyuasin pada tahun 2011 ini, kita semua tentu saja berharap Banyuasin dapat menjauh dari ciri-ciri sebagai daerah otonom gagal. Kita semua juga berharap agar semua program-program yang disusun dapat menyentuh semua lapisan masyarakat Banyuasin, baik di wilayah daratan maupun perairan. Semua sekat penghalang kemakmuran seperti ketiadaan infrastruktur yang memadai dan birokrasi yang berbelit dapat dieliminasi oleh pemerintah  (***)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s